Dinas Kehutanan


LATAR BELAKANG

 

Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Utara merupakan Dinas yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara,  yang  sebelumnya  bernama  Dinas  Pertanian,  Perkebunan dan Kehutanan.  Namun setelah peningkatan kapasitas organisasi kelembagaan daerah maka instansi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berubah menjadi Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Utara dengan tugas dan fungsi adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan.

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN

 

I.   TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

 

TUGAS POKOK

 

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, serta malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

   
 

FUNGSI


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

 
  1. Memberikan rekomendasi persetujuan penetapan rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, menengah, dan tahunan yang dibuat oleh sub-sub dinas lingkup Dinas Kehutanan;
  2. Melakukan pengendalian dan pembinaan tehnis di bidang Kehutanan dan Penghijauan;
  3. Menjalankan Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebiijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan perlindungan Hutan;
  5. Melakukan pembinaan dan pengendalian ketatausahaan Dinas Kehutanan;
  6. Melakukan pembinaan kelembagaan Dinas Kehutanan sampai pada tingkat bawah serta pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan;
  7. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  8. Menyelenggarakan pengendalian teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan Sesuai Tugas Pokok berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Pelaksanaan Tugas Yang Lain yang ditetapkan oleh Bupati.

II. STRUKTUR ORGANISASI

 

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan  Kabupaten Buton Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor: 27 Tahun 2009 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan
4. Kepala Bidang Analisis Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
5. Kepala Bidang Pengusahaan Hasil Hutan
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Hutan
7. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

GAMBARAN UMUM DAN DATA PROFIL


I. DINAS KEHUTANAN KAB BUTON UTARA

 

Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km2 (belum termasuk wilayah perairan), terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian Utara Pulau Buton dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya; secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 59 desa/kelurahan/UPT.


Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Buton Utara terletak pada 4,6 LS – 5,15 LS serta membujur dari Barat ke Timur antara 122,590 BT – 123,150 BT, dengan batas-batas sebagai berikut:

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii
-  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton
-  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muna

 

Luas kawasan hutan Kabupaten Buton Utara 135.362,38 Ha atau 72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara, yang terdiri dari:

 1. Hutan produksi Biasa
 6.521,03 Ha
 2. Hutan Produksi Terbatas  10.535,16 Ha
 3. Hutan Produksi yang dapat di Konversi  33.313,71 Ha
 4. Hutan Lindung  9.463,72 Ha
 5. Hutan Suaka Margasatwa
 75.528,26 Ha

 

Dalam kawasan hutan tersebut terdapat beberapa jenis kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik untuk perdagangan intra kabupaten maupun di luar Kabupaten Buton Utara. Selain kayu, juga terdapat terdapat kekayaan hutan lainnya seperti rotan, damar, kulit lawang dan lain-lain.

 

II.  KONDISI  KEPEGAWAIAN

 

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Dinas  Kehutanan Kabupaten Buton Utara pada saat ini berdasarkan kepangkatan dan/atau golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

  

 Tabel 2.  Diklat Tekhnis Fungsional Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Utara

  

Tabel 3. Diklat Struktural yang sudah diikuti

 

VISI DAN MISI

I.  VISI


Penentuan Visi instansi mengacu kepada Visi Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 - 2011 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Buton Utara yang Sejahtera, Beradab, Demokratis, Kuntabilitas, Transparan dan Kompetitif”.

 

Visi merupakan suatu keinginan atau harapan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan analisis tugas dan fungsi instansi, maka dapat dikembangkan visi dan misi tentang pembangunan bidang kehutanan sebagai berikut, yaitu :

 

Visi :

 

Terciptanya pengelolaan sumber daya hutan yang LESTARI  guna terwujudnya masyarakat  yang  Sejahtera Tahun 2010 - 2015.

 

Visi tersebut merupakan gambaran cita-cita dan aspirasi yang diidamkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara  khususnya Dinas  Kehutanan dalam mewujudkan kewenangannya terhadap upaya pengendalian dan pengelolaan Kehutanan yang ada di Daerah dan sekaligus merupakan cita-cita dan aspirasi masyarakat Kabupaten Buton Utara  untuk kepentingan pembangunan kehutanan guna mewujudkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan dan lestari.

 

II. MISI


Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Utara  sebagai berikut :

 

  1. Pengembangan kelembagaan kehutanan dan sumber daya manusia baik ditingkat birokrasi maupun masyarakat.
  2. Menumbuh kembangkan pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kehutanan bagi semua komponen masyarakat dan mengembangkan sistem pengelolaan pengawasan dan informasi kehutanan secara terpadu dan terkoordinir (penerapan aspek hukum secara konsisten).
  3. Menyediakan sarana dan prasarana kehutanan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
  4. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan teknis dalam upaya pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem DAS, wilayah pesisir / pantai, keanekaragaman hayati, lahan kritis, perambahan hutan dan penanggulangan tanah terlantar.
  5. Mengembangkan dan membudayakan sistem informasi  kehutanan untuk menunjang terciptanya kerjasama, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan program pengelolaan kehutanan.
  6. Melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan produksi  yang tidak produktif.
  7. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya kearifan lokal.
  8. Meningkatkan pelayanan prima secara transparan dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
  9. Penegakan hukum  kehutanan dan peningkatan koordinasi.


Pelaksanaan misi tersebut di atas dilakukan berdasarkan nilai-nilai budaya, moral dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Kabupaten Buton Utara pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang bersifat universal.

 



  Pengumuman  
  Regulasi  





Ingin tanya KTP   |   Agung Prasetyo Wibowo

Bagaimana cara cepat mempunyai KTP ?

ssss   |   tes

sssss


Bagaimana penilaian Anda tentang kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Buton Utara?

Baik

Cukup

Kurang

Jumlah Responden : 22
Lihat Hasil Poling